SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS. VISI : "PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) HIDUP MANDIRI DAN SEJAHTERA” 
Header Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat datang di Website Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho, rahmad dan perkenan-Nya, sehingga website ini dapat terbentuk, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

DRA. HJ. MARTINI, MH

 
 
   
 
 
Username :
Password :
 
 

Anda adalah pengunjung Ke : 14473623
 
Calendar Script
« December 2020 »
Mn Sn Se Rb Km Jm Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

 

Cegah KKN, Selama Tiga Bulan 9 Butir Ini Dilaksanakan Pemkab Bengkalis

Sabtu, 30 April 2016

BENGKALIS- Bupati Bengkalis Amril Mukminin menjelaskan, Rabu (13/4/2016) lalu, bersama Ketua DPRD Bengkalis, dia mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pekanbaru.

"Dalam kesempatan itu, bersama Ketua DPRD Bengkalis, kami menandatangani Pakta Integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi," jelas Amril, saat membuka Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 di Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Jum'at (29/4/16).

Ke-9 butir yang dimaksud tersebut, yaitu melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning.

Kemudian, melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, termasuk pendirian unit layanan pengadaan atau ulp mandiri dan penggunaan e-procurment, serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan pengelola sumber daya alam yang terbuka.

Selanjutnya, melaksanakan tata kelola dana desa, dengan pemanfaatannya yang efektif dan akuntabel, serta melaksanakan penguatan apip sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian internal pemerintah.

Dan, memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifikasi, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, serta membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

"Serta, melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, dan melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kabupaten Bengkalis hanya diberi waktu 3 bulan untuk melaksanakannya,? katanya lagi.

Dalam waktu 3 bulan ke depan, KPK akan turun untuk menindaklanjuti penandatangan 9 point pencegahan KKN secara terintegrasi tersebut. Amril menginstruksikan seluruh SKPD agar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggungjawab.***

Teks Foto : Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyaksikan penekenan Pakta Integritas tentang WBK dan WBBM dari pimpinan SKPD sempena pembukaan Larwasda di Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Jum'at (29/4/16).