Masuk dalam 122 Lokasi Tahap 2a, Pemkab Bengkalis Akan Jadikan BLK Sebagai Lokus Sekolah Rakyat
ENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri, mengikuti rapat koordinasi klarifikasi dan pembahasan penambahan Sekolah Rakyat (SR) secara zoom meeting, Senin 23 Juni 2025, di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.
Rapat ini bertujuan membahas persiapan Pemerintah Daerah dimasing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan gedung dan calon siswa Sekolah Rakyat.
Pada paparan Sekjen Kementerian Sosial, menyampaikan dari 308 Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Indonesia terdapat 122 lokasi yang dianggap dan dinilai mempunyai identifikasi yang cukup untuk fasilitas Sekolah Rakyat (SR). Dari 122 titik lokasi tersebut 98 BLK milik Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dan 24 BLK milik Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Sekjen Kemensos juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) di
seluruh Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar
bisa segera mempersiapkan untuk calon siswanya, yaitu dengan
mempersiapkan nama-nama yang benar-benar tidak termasuk didata dapodik,
yaitu anak yang berstatus belum sekolah dan tidak sekolah lagi, akan
tetapi benar-benar anak yang kurang mampu, sesuai dengan arahan bapak
Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Sekjen Kemensos mengatakan
untuk yang diundang rapat pada hari ini secara otomatis sudah termasuk
dalam 122 titik lokasi tahap 2a Sekolah Rakyat dan untuk lahan Sekolah
Rakyat diberi kesepakatan khusus bagi daerah kota yang luas lahannya
bisa kurang dari 6 hektar dengan fasilitas bangunannya dibangun keatas
atau bertingkat. Sekjen Kemensos juga menyampaikan bagi yang belum
terpilih jangan berkecil hati karena untuk Sekolah Rakyat ini sangat
memprioritaskan Kabupaten/Kota yang punya tanah/lahan dan Provinsinya
yang berdekatan, dan Sekolah Rakyat Ini bukan milik Kementerian Sosial
akan tetapi ini merupakan dari Bapak Presiden sesuai Inpres nomor 8
tahun 2025. Kemudian Sekjen Kemensos menyampaikan mengenai
sertifikat tanah atau lahan yang dijadikan Sekolah Rakyat agar segera
diselesaikan, dan jika ada kendala agar secepatnya disampaikan agar bisa
segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Pemerintah Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, mengatakan siap mendukung untuk
menindaklanjuti arahan dari Kementerian Sosial mengenai penyediaan
gedung dan calon siswa Sekolah Rakyat dan akan mempersiapkan dengan
sebaik-baiknya. Selanjutnya Johansyah mengatakan Kabupaten
Bengkalis sudah menyiapkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai
lokus Sekolah Rakyat, dengan menyediakan 2 ruang belajar yaitu Sekolah
Menengah Pertama (SMP) 1 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1. Lebih
lanjut, Johansyah mengatakan BLK Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan
mempunyai fasilitas sudah lengkap, akan tetapi lokasinya sangat jauh
sekitar 150 km dari pusat Kabupaten Bengkalis, dan ia berharap tim
verifikasi dari pusat untuk secepatnya melakukan survei, kemudian jika
lokasi tersebut tidak memungkinkan akan digantikan dengan lokasi yang
lain.

"Kami berharap tim verifikasi dari pusat agar segera turun untuk survei lokasi Sekolah Rakyat yang kami siapkan," pinta Johan. Johansyah
juga mengatakan akan secepatnya menindaklanjuti dan mempersiapkan
sertifikat tanah yang sudah ditunggu oleh Kementerian PU, tutupnya. Ikut
hadir mendampingi Staf Ahli Bupati dalam zoom tersebut Kadis Sosial
Paulina, Kadisnaker Salman Alfarisi, Kabid Sekolah Dasar Dinas
Pendidikan Dirhamsyah, Dewan Pendidikan Bengkalis M. Ihsan dan
perwakilan Dinas PUPR Dani Satria. Sumber (Diskominfo)
